Balikpapan, Katalurus.com - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (14/9). 

Agenda rapat tersebut adalah penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengatakan bahwa paripurna ini menjadi tahapan krusial dalam menyelaraskan aturan hukum dengan dinamika perkotaan yang kian kompleks.

"Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dilakukan untuk merespon dinamika ancaman bencana yang kian kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim hingga krisis non-alam. Langkah ini strategis agar regulasi daerah tetap relevan, perluasan bantuan masyarakat terdampak lebih adil, serta koordinasi antarinstansi semakin kokoh," ujar Taqwa saat memimpin sidang.

Selain isu mitigasi bencana, lonjakan jumlah penduduk Kota Balikpapan turut memicu ketidakseimbangan ketersediaan fasilitas publik dan ruang pemukiman layak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban serta keamanan kota apabila tidak dibentengi oleh regulasi yang adaptif.

"Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan serius. Penyesuaian aturan mendesak dilakukan agar regulasi lebih fleksibel menghadapi dinamika sosial. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen utama dalam mengawal penegakan aturan demi mewujudkan Balikpapan yang tertib, aman, dan modern," tegasnya.

Pembaruan dua payung hukum ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan daerah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Balikpapan. (*/SAS)